MUSYAWARAH DESA TINAMBUNG TENTANG PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PENYERAHAN LKPPD KEPADA BPD
Tanggal: Jumat, 28 Februari 2025 Bagikan
Tinambung, 26 Maret 2025 - Pemerintah Desa Tinambung menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pada hari Rabu, 26 Maret 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang. Agenda utama dalam musyawarah ini adalah penetapan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tinambung Tahun Anggaran 2024 serta penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Tinambung beserta perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, Bhabinkantibmas, P3MD Majene, perwakilan masyarakat, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Musyawarah ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Tinambung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes 2024. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar beliau.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Tinambung menyambut baik penyerahan LKPPD dari Pemerintah Desa. Ia menegaskan bahwa laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
Musyawarah Desa ini juga menjadi ajang diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengevaluasi capaian pembangunan desa serta merancang perbaikan di tahun mendatang. Sejumlah masukan dari warga turut disampaikan guna meningkatkan efektivitas program-program desa yang telah dilaksanakan.
Dengan terlaksananya Musyawarah Desa ini, diharapkan Pemerintah Desa Tinambung dapat terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
